![]() |
Bupati Djoko Nugroho didampingi Damdim 0721/Blora, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala BPS, menyampaikan arahannya tentang upaya penanggulangan kekeringan pada lahan pertanian. (foto: humas) |
BLORA. Pemerintah Kabupaten Blora,
melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, Jawa Tengah,
melaunching Posko Mitigasi Kekeringan pada lahan pertanian, di Aula Dinas
Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Selasa (23/7/2019) .
Lauching
tersebut secara langsung dilakukan oleh Bupati Djoko Nugroho, dengan didampingi
oleh Komandan Kodim 0721/ Blora Letkol Inf Ali Mahmudi, SE, Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Ir. Reni Miharti M.Agr.Bus, Kepala BPS Blora
Drs. Heru Prasetyo,.
Turut
hadir perwakilan PUPR Blora, petugas Pengendali
Organisme Pengganggu Tanaman-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP), dan
sejumlah Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan.
Kepala
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ir. Reni Miharti M.Agr.Bus dalam
laporannya mengatakan, dalam rangka penanganan mitigasi bencana kekeringan diperlukan
posko mitigasi bencana. Selain itu posko ini juga menindaklanjuti rapat di Kementerian
Pertanian.
“Launching
ini merupakan tindak lanjut rakor mitigasi di Kementerian Pertanian beberapa
waktu lalu, posko ini untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, dan
banyaknya kekeringan yang terjadi di wilayah,” ucap Ir. Reni Miharti M.Agr.Bus .
Reni
mengatakan berdasarkan hasil identifikasi dan monitoring lapangan, di Kabupaten
Blora pada tahun 2019 terdapat potensi kekeringan seluas 2148 hektare, dengan
tingkat puso seluas 321 hektare.
“Jumlah
tersebut mengalami penurunan jika di banding tahun 2018 dengan kekeringan
seluas 3512 hektare dan luasan puso sebesar 561 hektare,” lanjut Reni Miharti.
Meskipun
mengalami penurunan, pihaknya tetap mengantisipasi hal tersebut mengingat
nantinya akan berdampak pada luas panen
dan total produksi di Kabupaten Blora pada tahun 2019 ini.
“Kami
akan tetap petakan semua itu, sebab tahun ini luas tanam Kabupaten Blora pada
bulan Oktober hingga Juni seluas 103.900 hektare dengan target target, 110.000
hektare,” ungkap Reni Miharti.
Bupati
Djoko Nugroho dalam sambutannya mengatakan, tahun ini kekeringan yang terjadi
di Kabupaten Blora tidak separah tahun tahun sebelumnya. Namun demikian, adanya
posko kekeringan pada lahan pertanian ini tentu merupakan hal positif yang
perlu di lakukan.
“Selain
Posko Kekeringan pada lahan pertanian, juga ada posko air bersih yang dilakukan
BPBD. Alhamdulillah, Blora sudah berubah, kekeringan yang terjadi juga tidak
separah 2-3 tahun lalu, di sejumlah wilayah masih ada sumber mata air,” kata
Bupati.
Dalam
kesempatan ini, Bupati juga meminta, semuanya bisa belajar dan memahami akan
prilaku alam yang terjadi saat ini agar bisa di terapkan di pertanian.
“Mungkin
saat ini, air masih ada, tahun depan belum tahu, dan saya minta pemahaman ini
juga dilakukan dalam pertanian, seperti menanam pada musimnya sehingga tidak
terjadi kerugian yang besar,” jelas Bupati.
Bupati
juga menjelaskan Kabupaten Blora setiap tahun mampu panen 600 ribu beras
kering, dan hanya 24 persen hasil tersebut di konsumsi masyarakat Blora dan
selebihnya di jual keluar wilayah Blora, hal ini menandakan Blora disektor
pertanian mengalami kemajuan.
“Jika
dibandingkan dengan daerah lain, Blora sudah semakin baik, sejumlah embung
terbangun, bahkan di sejumlah wilayah juga baru dilakukan pembangunan embung,
paling tidak embung tersebut bermanfaat pada sektor pertanian,” tutur Bupati
Djoko Nugroho.
Bupati
berharap acara ini nantinya bisa disosialisasikan kepada para petani, sehingga
nantinya dalam menanam para petani tidak mengalami kerugian yang cukup besar
dan bisa tepat pada musimnya.
“Saya
harap usai acara ini nanti, penyuluh-penyuluh bisa mensosialisaikan kepada para
petani, baik di seluruh wilayah Kabupaten Blora,” pinta Bupati.
Pada
kesempatan itu Komandan Kodim 0721/ Blora Letkol Inf Ali Mahmudi, SE, mengaku
kekeringan di Blora saat ini tidak seperti yang di bayangkan oleh Kementerian
Pertanian, hal ini menunjukan adanya peningkatan.
“Kami
ada tugas dalan pendampingan upsus Pajale (Padi Jagung Kedelai), peran kami
dilapangan ikut bersinergi dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten
dalam perkembangan Pajale. Oleh sebab itu kami siap ikut mensukseskan apa yang
menjadi program kementerian,” ungkap Dandim.
Diakhir
acara, dilakukan sesi tanya jawab, dan dilanjutkan foto bersama di depan banner
Posko Kekeringan di Lahan Pertaninan Kabupaten
Blora. (Tim Liputan Humas Protokol Setda Blora)