SEMARANG. Pemerintah Kabupaten
Blora pada hari Rabu (31/10/2018) menerima penghargaan dari Menteri
Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati atas keberhasilan
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017
dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).
Penghargaan itu diserahkan oleh
Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo SH, MIP didampingi Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng,
Sulaimansyah kepada Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si dalam acara
Rapat Koordinasi Kantor Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah di
Semarang.
Dimana dalam acara tersebut, Gubernur
Ganjar Pranowo berpesan kepada seluruh Kepala Daerah yang hadir dalam
rakor untuk selalu waspada terhadap potensi atau celah korupsi di era
digital. Gubernur ingin dengan pemberian penghargaan dari Menteri
Keuangan ini, kualitas pengelolaan keuangan daerah bisa semakin baik
dan jauh dari korupsi.
“Saya senang dan bangga karena ada
perbaikan kualitas, membangun kesadaran diri melaksanakan tata kelola
pemerintahan yang baik. Yang makin hari makin jadi style. Seolah
kalau belum memperoleh WTP, punya beban tinggi. Pertahankan dan
tingkatkan,” kata Ganjar Pranowo.
Selain itu, Gubernur juga mendorong
pemerintah daerah untuk meningkatkan target, jika selama ini
pemerintah daerah hanya berorientasi menciptakan good government
harus diubah menjadi clean government. Karena menurut Ganjar Pranowo
clean government lah yang diharapkan masyarakat saat ini.
Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si usai
menerima piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI, menyampaikan
terimakasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Blora yang
selama ini terus bersinergi dalam menyusun LKPD sehingga menerima
predikat WTP.
“Saya mewakili Bapak Bupati Djoko
Nugroho mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran eksekutif dan
legislatif yang terus kompak dalam penyusunan LKPD dengan baik
sehingga Blora bisa 4 kali WTP berturut-turut dan kini menerima
penghargaan dari Menteri Keuangan RI. Penghargaan ini juga untuk
seluruh masyarakat Blora yang terus ikut mengawasi jalannya
pemerintahan,” ucap Wabup Arief Rohman.
Untuk diketahui, Kabupaten Blora
mendapatkan predikat WTP pertama kali atas penyusunan LKPD tahun 2014
dan beturut-turut hingga LKPD 2015, LKPD 2016 sampai LKPD 2017 yang
diberikan BPK RI pada bulan Mei 2018 lalu.
Wakil Bupati berharap prestasi ini bisa
terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga LKPD 2018 mendatang
bisa kembali WTP. Usai penyerahan piagam penghargaan, dilanjutkan
dengan Rapat Koordinasi Kantor Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah
dengan tema “Dedikasi Bersama Mengawal Akuntabilitas Keuangan
Daerah untuk Jawa Tengah Kuat”. (Tim Berita Humas dan Protokol
Setda Kab.Blora)
Tidak ada komentar:
Write komentarTinggalkan komentar anda