Wakil Bupati H. Arief Rohman M.Si memimpin rombongan TKPKD Blora melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. (foto: humas) |
BLORA.
Angka kemiskinan di Kabupaten Blora yang masih berada di angka 11,9 persen,
membuat Pemkab serius mencari cara jitu agar bisa segera turun. Selain
memperkuat dan memperbaiki sistem internal, Pemkab Blora juga melakukan
sejumlah kunjungan belajar ke sejumlah daerah yang dinilai telah berhasil dalam
hal penanggulangan kemiskinan.
Seperti yang dilakukan pada Kamis siang (24/10/2019), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Blora yang dipimpin Wakil Bupati H. Arief Rohman M.Si melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Trenggalek, Jawa timur untuk belajar penanggulangan kemiskinan.
Seperti yang dilakukan pada Kamis siang (24/10/2019), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Blora yang dipimpin Wakil Bupati H. Arief Rohman M.Si melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Trenggalek, Jawa timur untuk belajar penanggulangan kemiskinan.
Untuk
diketahui, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek ini sudah diakui
di tingkat nasional, karena mampu menurunkan tingkat kemiskinan melalui program
inovasi GERTAK (Gerakan
Tengok Bawah Masalah Kemiskinan dan Kerentanan) sejak masa kepemimpinan Bupati
Emil Elistianto Dardak (kini Wakil Gubernur Jatim).
Setibanya di Trenggalek, Wakil Bupati H. Arief Rohman, M.Si, didampingi Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Purwadi Setiono, SE, Asisten Ekonomi Pembangunan, Suryanto, SE, M.Si, Kepala Dinas Bappeda Ir. Samsul Arief , beserta anggota TKPKD Kabupaten Blora langsung menuju Posko GERTAK.
Setibanya di Trenggalek, Wakil Bupati H. Arief Rohman, M.Si, didampingi Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Purwadi Setiono, SE, Asisten Ekonomi Pembangunan, Suryanto, SE, M.Si, Kepala Dinas Bappeda Ir. Samsul Arief , beserta anggota TKPKD Kabupaten Blora langsung menuju Posko GERTAK.
“Kami
memilih Trenggalek sebagai tempat belajar, karena Pemerintah Blora menganggap
penanganan kemiskinan di Trenggalek sudah baik, terpadu dan telah diakui secara
nasional. Kita ingin belajar dari Trenggalek soal penanggulangan kemiskinan
yang sudah sukses. Programnya cukup bagus dan kita ingin mengadopsi ini untuk Kabupaten
Blora nanti,” ucap Wakil Bupati.
Meninjau Posko GERTAK, program andalan Kabupaten Trenggalek dalam hal penanggulangan kemiskinan. (foto: humas) |
Wakil
Bupati menambahkan, sebenarnya Blora sendiri sudah melakukan hal yang sama
untuk penanganan kemiskinan di Blora, dengan melibatkan BAZNAS untuk bersinergi
dalam menangani kemiskinan. Namun GERTAK di Trenggalek lebih komperhensif dan
tertata. Sehingga pihaknya ingin mengadopsinya.
“Pondasi
kita sudah ada, namun perlu dilengkapi dengan sistem yang baik seperti milik
Trenggalek ini,” tambahnya.
Di
dalam Posko GERTAK Trenggalek, tim dari Blora dipersilahkan untuk menggali
informasi secara detail dan mencoba fitur-fitur aplikasi penanganan kemiskinan
yang ada.
Dalam
kesempatan yang sama Kepala Bappeda Kabupaten Blora, Ir.Samsul Arief mengatakan
penangangan kemiskinan di Trenggalek sudah tertata secara sistematis baik
perangkat lunak, perangkat kerasnya maupun sumberdayanya sudah dipersiapkan,
sehingga laporan dari masyarakat langsung bisa dilakukan tanggapan.
Menurut
Ir. Samsul Arief, yang membedakan dengan Blora penanganan kemiskinan di
Trenggalek berbasis data terpadu. Laporan masyarakat yang masuk, diverifikasi
secara data dan juga diverifikasi dilapangan oleh pasukan pink yang bersifat
independen untuk melakukan pembuktian.
“Apa
yang kami dapatkan dari studi tiru ini selanjutnya akan kami sampaikan sebagai
bahan masukan kepada TKPKD Blora,” tandasnya.
Usai
meninjau Posko GERTAK yang berada di area Kantor Wakil Bupati Trenggalek,
rombongan dari Kabupaten Blora ini selanjutnya jalan kaki menuju Pendopo
Manggala Praja Nugraha guna bertemu dengan Bupati Trenggalek, H. Mochamad Nur
Arifin.
Mendapat
kunjungan teman sejawat, Wakil Bupati Blora dan jajaran, Bupati Trenggalek
Mochamad Nur Arifin kemudian berbagi pengalaman mengenai penanganan
permasalahan kemiskinan. Pihakmya juga menyambut baik kunjungan teman sesama
kepala daerah tersebut.
Dirinya
juga memuji kedatangan Wabup Blora dengan Tim yang cukup lengkap.
“Saya
tidak pernah saat melakukan kunjungan kerja dengan tim selengkap ini, salut
buat beliau,” ucap Arifin.
Bupati Trenggalek, M Nur Arifin, memberikan arahan terkait pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah yang ia pimpin. (foto: humas) |
Di
ruang Paringgitan Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek, Bupati termuda ini
menceritakan bagaimana awalnya dirinya bersama Bupati Trenggalek terdahulu,
Emil Dardak membuat inovasi penanganan kemiskinan ini hingga GERTAK ini menjadi
sebuah program penanganan kemiskinan terpadu.
“GERTAK
ini datangnya tiba-tiba, karena ketika kami dilantik sudah berada dipertengahan
tahun. GERTAK ini bukan program melainkan sebuah gerakan gotong royong, yang
melibatkan keikutsertaan banyak pihak,” terang Bupati Arifin.
“Dalam
program GERTAK ini yang banyak rekomendasinya adalah masalah kesehatan, karena
ketika sehat itu orang tidak bingung, namun ketika sakit orang bisa jatuh
miskin atau mengaku miskin,” lanjutnya.
GERTAK
Trenggalek melibatkan hampir semua OPD untuk berkolaborasi, bekerja secara
keroyokan. Setiap kebijakan yang mau diambil, Bupati Trenggalek ini menghimbau
kepada Dinas-dinas untuk selalu tengok ke bawah siapa yang mau disasar,
sehingga GERTAK ini tidak hanya slogan saja.
Bupati
Nur Arifin menambahkan, kunci dalam GERTAK ini, yaitu stakeholder terkait
seperti BAZNAS. BAZNAS ini menarik, karena ketika kita berbicara kemiskinan
kita pasti mengacu berdasarkan data BDT. Sedangkan data tersebut kadang tidak
sesuai realita dan warga miskin diluar data BDT itu masih banyak.
“Hal ini memaksa kami untuk mencari anggaran diluar Pemerintah. Waktu itu saya hanya kepikiran BAZNAS saja,” lanjutnya.
Mas
Ipin sapaan akrab Bupati Trenggalek sempat bercerita bagaimana awal dirinya
masuk ke dalam Pemerintahan di Trenggalek, uang yang masuk ke BAZNAS cuma Rp. 8
juta per bulan dan kini sudah berubah drastis menjadi Rp. 400 juta/bulan. ASN
di Trenggalek pun bersedia berzakat hingga 2,5 persen dari gajinya, dan
digunakan untuk penanganan kemiskinan di Trenggalek.
“Selama
perjalanan ini tentu juga banyak permasalahan, namun demikian kami terus
berupaya meminimalisir permasalahan tersebut dan terus berbenah,” ungkapnya.
Bupati
Trenggalek juga menggandeng sebuah
komunitas di sebuah sosial media, yang suka mengkritisi pemerintah tanpa
memberikan solusi diajak berperan dalam penanganan kemiskinan ini.
Dengan
dinamakan “Pasukan Pink” para relawan ini diajak peran aktifnya untuk
bersedekah informasi dan tenaganya. Mereka bertugas untuk memverifikasi usulan
yang masuk dengan fakta di lapangan. Termasuk menyaring informasi dari bawah
untuk diusulkan ke Posko GERTAK.
“Hal
ini menjadi kolaborasi yang apik untuk penanganan kemiskinan di Trenggalek dan
yang membanggakan lagi relawan ini bekerja tulus tanpa digaji oleh pemerintah,”
tandas Bupati Trenggalek.
Acara
tersebut di akhiri dengan foto bersama Bupati Trenggalek dengan Wakil Bupati
beserta tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Blora. (Tim Liputan Humas Protokol Setda Blora)
Semoga sukses melakukan penanganan kemiskinan secara terpadu, sehingga hak asasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan yang lainnya meskipun dia tidak mampu dapat diakomodir dengan program ini. Sukses untuk Pemkab Blora, semoga masyarakat hidup sejahtera
BalasHapus