Wakil Gubernur Jateng, H Taj Yasin Maimoen memberikan arahan dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora. (foto: humas) |
Menurut Wagub, tingkat kemiskinan
Kabupaten Blora saat ini masih pada angka 11,90 persen. Berada di
peringkat 23 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dan masih masuk
zona merah karena kemiskinannya lebih besar dari rata-rata Jawa
Tengah 11,32 persen dan rata-rata Nasional 9,82 persen.
“Oleh karena itu, kami datang ke
Blora ini untuk menjalin sinergitas, merumuskan bersama langkah yang
tepat untuk penanggulangan kemiskinan. Kuncinya adalah data
kemiskinan yang valid. Kita harus memperbaharui data kemiskinan kita,
karena saat ini datanya sudah banyak berubah dan tidak sesuai kondisi
lapangan,” ucap Wagub.
Jika data kemiskinan valid, maka
menurut Wagub sangat berguna untuk merumuskan program pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat. Program bantuan pemerintah pun akan tepat
sasaran dan tepat guna.
“Kami minta seluruh Kepada Desa untuk
membantu mengupdate data kemiskinan. Se Jawa Tengah kami targetkan
selesai 28 Februari nanti. Setelah terangkum akan kita laporkan ke
Kemensos agar datanya bisa diperbaiki,” lanjut Wagub.
Kondisi ekonomi masyarakat menurut Gus
Yasin (panggilan akrabnya) juga terus mengalami perkembangan,
sehingga angka kemiskinan juga terus berubah. Oleh sebab itu Gus
Yasin meminta dalam satu tahun minimal dilakukan empat kali pendataan
kemiskinan.
Pihaknya menyadari, masih banyak
masyarakat yang belum bisa terbuka ketika didata potensi ekonominya
dalam hal pendataan kemiskinan. Gus Yasin pun memberikan contoh bahwa
Pemprov Jateng bersama seluruh Pemkab dan Pemkot nya sudah tiga kali
berturut-turut mendapatkan penghargaan tentang Laporan Harta Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK atas laporan harta kekayaannya.
“Ketika pimpinan daerahnya sudah
terbuka dalam LHKPN yang diberikan kepada KPK, kami berharap
masyarakat juga mau jujur dan terbuka tentang status ekonominya demi
perbaikan data kemiskinan,” kata Taj Yasin.
Sebagai wujud keterbukaan, Taj Yasin
meminta seluruh Camat dan Kepala Desa bisa mengumumkan daftar
keluarga miskin penerima bantuan pemerintah dengan cara menempelnya
di kantor desa.
“Jangan hanya di kantor desa saja,
namun sampai RT nya. Kalau perlu masing-masing rumah pasangi stiker
keluarga miskin. Dengan demikian masyarakat secara luas akan tahu dan
bisa ikut mengontrol kebenaran kondisi ekonomi keluarga miskin
tersebut. Jika salah, maka pemerintah akan lebih mudah
memperbaikinya,” tegas Wagub.
Wagub juga berjanji akan mengarahkan
CSR perusahaan swasta yang ada di Jawa Tengah untuk Kabupaten Blora,
yakni diberikan untuk program penanggulangan kemiskinan.
Mendengar penjelasan Wagub tersebut,
Bupati Djoko Nugroho pun menyambut baik dan menyampaikan bahwa Pemkab
Blora sendiri pada tahun ini juga akan melakukan pendataan ulang
tentang kemiskinan.
Selain memperbaiki data kemiskinan,
Bupati Djoko Nugroho juga menyampaikan bahwa penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Blora akan difokuskan pada 12 desa termiskin
yang telah didata dan tersebar di beberapa Kecamatan.
Bupati Djoko Nugroho menyampaikan daftar desa prioritas penanggulangan kemiskinan dalam rakor yang dihadiri Wakil Gubernur. (foto: humas) |
“Kami ucapkan terimakasih kepada Pak
Ganjar Pranowo dan Gus Yasin yang tahun ini memberikan bantuan bedah
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hingga 800 unit. Kami ingin seluruh
bantuan itu difokuskan untuk 12 desa termiskin, bukan dibagi rata ke
seluruh desa. Harapannya ada perubahan yang bisa dilihat dari kedua
belas desa tersebut,” ucap Bupati.
Tidak hanya bedah RTLH saja, sejumlah
bantuan juga akan digelontorkan kepada 12 desa miskin. Diantaranya
menurut Bupati adalah program JKN, Kartu Indonesia Pintar, Pelatihan
Ternak Ayam, Pengobatan Ternak Sapi, Program Keluarga Harapan,
program bantuan bibit pertanian, Bantuan Pangan Non Tunai, Bansos
Lansia dan Difabel, pelatihan ketrampilan, bantuan usaha produktif
dari Baznas dan Bankeu Sarpras Desa.
Dua belas desa termiskin di Kabupaten
Blora yang akan menjadi sasaran bantuan tersebut adalah Desa
Sidomulyo, Desa Ketileng, Desa Sumber, Desa Mendenrejo, Desa Getas,
Desa Pilang, Desa Ngumbul, Desa Kedungwungu, Desa Botoreco, Desa
Gabusan, Desa Bangkleyan dan Desa Wado.
“Itu tadi penanganan secara mikro,
sedangkan secara makronya kami mengusulkan pembangunan akses jalan
kepada Pemprov Jateng guna memperlancar aktifitas ekonomi masyarakat.
Mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemkab dan banyaknya
desa hutan yang ada di Kabupaten Blora,” lanjut Bupati.
Yakni perbaikan jalan
Blora-Randublatung dan jalan Kunduran-Doplang. Sedangkan jalan
Randublatung-Getas hingga perbatasan Ngawi, lalu jalan
Peting-Sumber-Menden-Medalem hingga perbatasan Bojonegoro (lokasi
jembatan menuju Ngraho) dan jalan Jepon-Bogorejo hingga perbatasan
Tuban diusulkan sebagai jalan provinsi.
“Alhamdulillah jembatan Bengawan Solo di Medalem nanti akan dibangun Bupati Bojonegoro untuk menghubungkan Blora bagian selatan dengan Ngraho. Ini akan membuka pertumbuhan ekonomi di Blora selatan. Kami berharap jalan menuju kesana dijadikan jalan provinsi karena menghubungkan dua kabupaten,” kata Bupati.
“Alhamdulillah jembatan Bengawan Solo di Medalem nanti akan dibangun Bupati Bojonegoro untuk menghubungkan Blora bagian selatan dengan Ngraho. Ini akan membuka pertumbuhan ekonomi di Blora selatan. Kami berharap jalan menuju kesana dijadikan jalan provinsi karena menghubungkan dua kabupaten,” kata Bupati.
Kepala Bappeda Jawa Tengah, Dr.
Prasetyo Aribowo, SH, M.Sos,SC menyampaikan bahwa untuk jalan
Randublatung-Getas hingga perbatasan Ngawi usulannya sudah masuk dan
rencananya akan dibantu anggaran sekitar Rp 20 miliar. Sedangkan
jalan lainnya sedang dalam proses pengkajian.
Terpisah, Wakil Bupati Blora, H.Arief
Rohman M.Si berharap usulan peningkatan status jalan dari jalan
Kabupaten menjadi jalan Provinsi bisa segera dikabulkan oleh Pemprov
Jateng. Pasalnya panjang jalan provinsi di Kabupaten Blora sudah
banyak berkurang pasca berubahnya status jalan Rembang-Blora-Cepu
dari jalan provinsi menjadi jalan nasional sejak 2016 lalu.
“Sementara itu jumlah jalan kabupaten
semakin meningkat karena kami terus membangun secara bertahap jalan
perhutani yang menghubungkan desa-desa tengah hutan. Oleh sebab itu
kiranya Pemprov Jateng bisa mengambil alih tiga ruas jalan tadi
sebagai jalan provinsi,” ucapnya singkat.
Dalam acara tersebut juga dilakukan
wisuda atau pemberian penghargaan oleh Bupati Djoko Nugroho kepada 80
KK yang menyatakan diri keluar dari program PKH di tahun 2018
kemarin. Secara simbolis, ada dua KK yang maju kedepan mendapatkan
apresiasi dari Bupati.
Rakor sendiri berjalan lancar, yang
diakhiri dengan tanya jawab antara Wagub, Bupati, Wakil Bupati dan
Kepala Bappeda Jateng dengan tamu undangan yang terdiri dari jajaran
Forkopimda Blora, Kepala OPD Pemprov Jateng yang terkait, OPD
Kabupaten Blora, Tim Penggerak PKK, Camat dan seluruh Kades. (Tim
Berita Humas Protokol Setda Blora)
Yuk Dicoba Deposit Via Ovo Dengan Bergabung Bersama Pokervita
BalasHapusBanyak Keuntungan Yang Bisa Kalian Dapatkan Deposit Poker Via Ovo Di Pokervita, Tak Usah Diragukan Lagi Dengan Jasa Dari Aplikasi Ovo Dan Pokervita, Keduanya Telah Bekerja Sama Dengan Sangat Baik Dalam Transaksi Poker Online.
Nikamti Promo Terbesar Dari POKERVITA Situs Judi Poker, Domino99 dan BandarQ Online.
* Promo Bonus Turnover Harian/Mingguan/Bulanan
* Promo Refferal 15% Seumur Hidup
DAFTAR POKER ONLINE
Info Lebih Lanjut Hubungi :
WA: 0812.2222.996
BBM : PKRVITA1 (HURUF BESAR)
Wechat: pokervitaofficial
Line: vitapoker