JAKARTA. Kementerian Sosial
(Kemensos) Republik Indonesia mendukung adanya perbaikan Basis Data
Terpadu (BDT) pada aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan
Sosial New Generation) tentang kondisi kemiskinan Kabupaten Blora.
Dukungan itu disampaikan oleh Menteri
Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita melalui
Direktur Jenderal
(Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM),
Andi ZA Dulung kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Kabupaten Blora yang diketuai oleh Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si
saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Kemensos RI, Senin
(18/2/2019).
“Perbaikan atau
updating data kemiskinan yang ada dalam BDT memang sangat perlu
dilakukan agar bisa diketahui secara detail dan valid kondisi
kemiskinan terkini. Terlebih kondisi ekonomi masyarakat selalu
berubah, sehingga data kemiskinan harus diupdate agar program bantuan
pemerintah bisa tepat sasaran,” ungkap Andi ZA Dulung.
“Kami selalu
terbuka, siap memberikan arahan kepada Pemkab Blora dan TKPK nya agar
kemiskinan segera berkurang sebagai usaha mewujudkan masyarakat yang
lebih sejahtera. Kuncinya adalah perbaikan data kemiskinan, sehingga
sasaran bansosnya tepat,” lanjutnya.
Ia lantas
menyontohkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan
pengganti program Beras Sejahtera (Rastra). Bantuan untuk rakyat
miskin yang tadinya berupa beras sekarang diganti dengan uang secara
non tunai, dan bisa digunakan untuk membeli beras ataupun telur di
e-warong yang telah ditunjuk pemerintah.
“Bantuan raskin
yang tadinya berlaku istilah bagito atau bagi roto,
kini tidak bisa diselewengkan lagi karena masuk rekening
masing-masing keluarga penerima manfaat atau KPM. Sehingga satu
masalah sudah teratasi. Sekarang masalahnya bagaimana agar daftar KPM
yang masuk BDT ini bisa benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi
lapangan agar bantuannya tepat sasaran. Tugas pemerintah daerah untuk
melakukan update BDT ini,” jelas Andi ZA Dulung.
Sementara itu,
Ujang Taufik Hidayat dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)
Kemensos menerangkan bahwa updating data kemiskinan pada BDT setiap
tahunnya dilakukan sebanyak dua kali berdasarkan usulan dari daerah,
dalam hal ini Kabupaten/Kota.
“Penambahan
usulan baru untuk KPM dalam BDT dilakukan dua kali dalam setahun.
Sedangkan untuk pengurangan KPM karena alasan sudah mampu atau
mengundurkan diri bisa dilakukan kapan saja. Yang memverifikasi dan
memvalidasi ini adalah pemerintah daerah mulai dari pihak
Desa/Kelurahan hingga Kabupaten. Pemprov dan Kemensos hanya berwenang
untuk menghimpun dan menetapkan datanya,” ucap Ujang.
Data KPM terakhir
yang ada pada BDT menurutnya telah dibagikan ke masing-masing Pemprov
untuk diteruskan ke masing-masing Kabupaten/Kota. Harapannya ketika
sudah masuk ke Kabupaten/Kota bisa dibentuk koordinator di
masing-masing Kecamatan hingga Desa guna melakukan pendataan ulang.
Alurnya, data yang dibagikan dijadikan
sebagai bahan penyusunan prelist awal oleh petugas sebelum terjun ke
lapangan untuk menghimpun perbaikan data. Hasilnya baru diserahkan ke
Pemerintah Desa/Kelurahan untuk kemudian dibahas bersama dengan
masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes) atau sejenisnya.
“Setelah diplenokan melalui Musdes
maka akan diperoleh keputusan bersama tentang siapa saja KPM baru
dalam prelist akhir. Yang kemudian dilanjutkan dengan tinjauan
lapangan, agar datanya lebih kuat lagi. Tidak hanya ditinjau saja,
namun juga dilakukan pengawasan,” lanjutnya.
Data yang terbaru dari desa lalu
dikumpulkan melalui Kecamatan ke Kabupaten dan dihimpun oleh Dinas
Sosial setempat untuk kemudian dientry ke BDT terbaru yang ada pada
aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New
Generation) milik Kemensos.
Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si yang
hadir ke Kemensos bersama Kepala Dinas Sosial P3A dan Sekretaris
Bappeda Kabupaten Blora, beserta tim, mengucapkan terimakasih kepada
Dirjen PFM dan Pusdatin Kemensos yang telah bersedia memberikan
arahan serta dukungan agar kemiskinan Blora bisa terus berkurang.
“Kita akan lakukan secepatnya
pendataan ulang untuk perbaikan BDT ini. Terimakasih Pak Dirjen PFM
dan Pusdatin Kemensos yang telah memberikan kiat khusus terkait
updating BDT ini. Kuncinya adalah kerja keras, dan kemauan yang
tinggi dari tingkat desa. Ujung tombak pendataan ini ada di desa,
karena Kades dan perangkatnyalah yang paham kondisi masyarakatnya,”
terang Wakil Bupati.
Menurut Wakil Bupati, Dirjen PFM telah
menyarankan agar masing-masing desa bisa menganggarkan kegiatan
pendataan kemiskinan di wilayahnya melalui dana desa. Sehingga dana
desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik saja, namun juga
pendataan kemiskinan yang hasilnya bisa digunakan untuk dasar
kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Dalam waktu dekat, Dinsos P3A Kabupaten
Blora juga akan mengajukan pelatihan pendataan kemiskinan ke Pusdatin
Kemensos RI. Dimana pihak Pusdatin Kemensos telah bersedia melakukan
pelatihan kepada petugas admin BDT dari Kabupaten Blora.
Jika BDT telah selesai diperbaiki dan
benar-benar valid, maka hal ini akan dijadikan dasar pembagian
bantuan sosial dan penyusunan program penanggulangan kemiskinan.
Untuk diketahui angka kemiskinan di Kabupaten Blora tahun 2018
kemarin sebesar 11,90 persen dari seluruh jumlah penduduk, atau
sekitar 102.500 jiwa.
Penurunan kemiskinan rata-rata tiap
tahunnya sejak 2016 hingga 2018 sebesar 0,7 persen. Targetnya di
akhir kepemimpinan Djoko-Arief nanti kemiskinan bisa di kisaran 9-10
persen. (Tim Berita Humas Protokol Setda Blora)
Yuk Dicoba Deposit Via Ovo Dengan Bergabung Bersama Pokervita
BalasHapusBanyak Keuntungan Yang Bisa Kalian Dapatkan Deposit Poker Via Ovo Di Pokervita, Tak Usah Diragukan Lagi Dengan Jasa Dari Aplikasi Ovo Dan Pokervita, Keduanya Telah Bekerja Sama Dengan Sangat Baik Dalam Transaksi Poker Online.
Nikamti Promo Terbesar Dari POKERVITA Situs Judi Poker, Domino99 dan BandarQ Online.
* Promo Bonus Turnover Harian/Mingguan/Bulanan
* Promo Refferal 15% Seumur Hidup
DAFTAR POKER ONLINE
Info Lebih Lanjut Hubungi :
WA: 0812.2222.996
BBM : PKRVITA1 (HURUF BESAR)
Wechat: pokervitaofficial
Line: vitapoker