BLORA. Perkembangan pembangunan perdesaan di Kabupaten Blora nampaknya memperoleh perhatian besar dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Setelah bulan lalu Sekjen Kemendesa PDTT Anwar Sanusi datang ke Blora meninjau pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di Desa Palon Kecamatan Jepon dan meninjau Wana Wisata Migas Kedungpupur Sambong, kini giliran Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kemendesa PDTT Ahmad Erani Yustika yang datang ke Blora.
Kedatangannya ke Blora, Rabu (2/8/2017) untuk memberikan pembinaan sekaligus pembekalan kepada 271 Kepala Desa se Kabupaten Blora tentang penyelenggaraan pembangunan di perdesaan menggunakan Dana Desa (DD) yang tahun 2017 ini memasuki tahun ketiga.
Berlangsung di Pendopo Rumah Bupati, pembekalan dengan judul besar “Sinergitas Membangun Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017” dilaksanakan oleh Dirjen PKP Kemendesa PDTT Ahmad Erani Yustika dengan didampingi Bupati Djoko Nugroho, Wakil Bupati Aref Rohman serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Kepada seluruh Kades, Dirjen Ahmad Erani menekankan agar di tahun ketiga ini DD bisa digunakan untuk program yang memiliki dampak lebih besar pada kehidupan ekonomi warga desa.
“Dana Desa di dua tahun pertama banyak digunakan untuk infrastruktur yang memang dibutuhkan desa. Memasuki tahun ketiga ini, Kemendesa ingin agar DD bisa digunakan untuk program pembangunan yang bisa berimplikasi langsung peningkatan perekonomian warganya. Untuk itu Kemendesa mencoba merancang empat program utama yang bisa menginspirasi desa. Dimana program tersebut harus disepakati secara bersama-sama dalam musyawarah desa (musdes),” ucapnya.
Keempat program tersebut menurutnya yang pertama adalah bagi desa-desa yang mempunyai potensi utama di bidang pertanian namun belum cukup memiliki pengairan yang cukup dihimbau untuk memprogramkan pembangunan embung desa. Sehingga bisa mendukung peningkatan produktifitas pertanian.
Hal ini dipandang sangat cocok dengan kondisi Blora yang sebagian besar merupakan sawah tadah hujan. Agar saat musim kemarau tetap memiliki air, maka perlu dilakukan pembangunan embung.
“Pemerintah pusat menargetkan ada pembangunan embung sebanyak 30 ribu di seluruh Indonesia. Salah satunya bisa menggunakan dana desa,” lanjutnya.
Sedangkan program kedua adalah penanaman dan pengelolaan komoditas unggulan desa. “Jika unggulan desanya penghasil jagung, maka DD bisa diarahkan untuk bantuan pembelian bibit jagung unggulan kepada kelompok tani dan pembelian mesin pengolahan jagung agar jagung nya memiliki nilai lebih tinggi saat dijual,” terangnya.
Program ketiga adalah membangun organisasi ekonomi masyarakat yang kuat dan mapan seperti pendirian BUMDes atau BUMDesma. Adapun program keempat, adalah pembangunan fasilitas atau media pemersatu masyarakat agar lebih solid, tidak ada friksi akibat perbedaaan keyakinan, agama maupun status sosial. Misalnya dengan pembangunan sarana olahraga di pedesaan.
Ahmad Erani Yustika berharap 4 program utama tersebut bisa menjadi inspirasi kepada seluruh Kepala Desa yang saat ini mengelola Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Semua program penggunaan dana desa harus melalui Musdes dan setelah ditetapkan dalam APBDes harus dibuat pengumuman infografisnya di tempat tempat umum agar bisa diketahui warga. Jika ada desa yang belum memasang APBDesnya untuk khalayak umum, tolong laporkan saja ke Dinas PMD,” bebernya.
Adanya Pendamping Desa juga diharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Kepala Desa dalam mengawal jalannya pembangunan. Pendamping Desa tidak hanya mengurusi dana desa saja, namun juga keseluruhan pemerintahan. Setiap enam bulan sekali, pendamping desa akan dievaluasi Pemkab melalui Dinas PMD.
Bupati Djoko Nugroho dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Dirjen PKP Kemendesa PDTT yang bersedia datang memberikan pembekalan kepada para kepala desa. Bupati juga mengajak seluruh kades untuk membangun desa dengan dana desa.
“Dana Desa diberikan dengan tujuan memulai pembangunan dari pedesaan. Bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat, agar tidak berbondong-bondong melakukan urbanisasi ke Kota. Harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jenengan adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan,” ucap Bupati.
Menurut Bupati, pemberian dana desa ini merupakan wujud kehadiran pemerintah di pedesaan. Ia menegaskan bahwa sudah saatnya kini menghadirkan pembangunan di desa-desa, bukan menghadirkan masyarakat ke pembangunan. (rsa-Tim Berita Humas dan Protokol Setda Kab.Blora)
Tidak ada komentar:
Write komentarTinggalkan komentar anda