GELAR FGD, BUPATI : HUTAN HARUS DAPAT MENYEJAHREKAN MASYARAKAT

FGD antara Bupati dan Perhutani tentang optimalisasi lahan hutan untuk kesejahteraan masyarakat. (foto: humaskab)

BLORA. Kabupaten Blora merupakan daerah yang dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, berupa lahan hutan dan minyak bumi. Hutan yang sangatlah luas harus dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan potensi agroforestry dan pengembangan wisata alam.

Dalam rangka menyejahterakan masyarakat di sekitar wilayah hutan tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora merintis kerjasama dengan Perum Perhutani. Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Optimalisasi Lahan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Blora melalui Agroforestry dan Pengembangan Wisata.

FGD dipimpin langsung oleh Bupati Blora Djoko Nugroho didampingi oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Slamet Pamudji, SH, M.Hum. Kamis, (19/04).

Dalam FGD yang dilakukan bersama seluruh KPH Perhutani se Kabupaten Blora, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan pelaku usaha di wilayah hutan ini, Bupati Blora mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta bersama-sama mengelola dan mengembangkan kawasan hutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan akhir optimalisasi lahan hutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan, dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran, serta dapat meningkatkan ekonomi mikro dan industri kreatif masyarakat sekitar kawasan hutan,” ujarnya.

Kedepannya, pola kerjasama yang akan digunakan adalah pola berbagi, yaitu berbagi peran dan tanggung jawab, berbagi input, proses dan output. Sedangkan untuk besaran nilai berbagi akan disepakati bersama oleh para pihak yang bekerjasama dengan prinsip saling menguntungkan.

“Pemanfaatan lahan hutan dibagi untuk kepentingan Perhutani dan Pemerintah, jangan sampai dimanfaatkan untuk masyarakat daerah lain. Untuk pariwisata, BUMDes ataupun LMDH tolong nanti dikelola dengan bekerjasama dengan Perhutani, seluruh masyarakat yang ada jangan lupa untuk dilibatkan juga, jadi nanti semuanya dapat menghasilkan hasil dan Kabupaten Blora menjadi sejahtera luar biasa,” pesannya.

Administratur Perhutani KPH Blora Rukman Supriatna, S.HUT, MM.Par dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengembangan agroforestry harus tetap dengan mempertimbangkan kesesuaian tempat tumbuh dan potensi pasar. Sedangkan upaya pengembangan wisata alam dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif obyek wisata dan aksesibilitas. Saat ini potensi pasar wisata masih terbuka lebar dan menarik untuk ditekuni.

“Kami membuka lebar bagi masyarakat untuk bekerjasama dengan Perhutani untuk mengelola dan mengembangkan kawasan hutan, pengembangan dapat berupa pengembangan ternak (sylvopastural), pengembangan ikan (sylvofishery), pengembangan kedelai, pengembangan wisata, ataupun pengembangan tanaman hortikultura atau buah-buahan, akan tetapi pengembangan ini juga harus tetap menjaga tanaman jadi yang ada,” jelasnya.

Dalam FGD yang diselenggarakan di Ruang Pertemuan Setda Kabupaten Blora ini, selain Pemerintah Kabupaten Blora dan Perhutani, BUMN serta Perbankan juga diajak untuk berpartisipasi dalam optimalisasi lahan hutan melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk pengembangan wisata alam, misalnya pembuatan gerbang, papan informasi, lampu hias, wahana permainan atau obyek swafoto (selfie). (Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Blora/tkmn)